Jambi (berkabar.net) – Keselamatan siswa SDN 221/IV Kota Jambi patut dipertanyakan. Pasalnya, pagar sekolah yang kondisinya sangat miring dan nyaris roboh disebut telah berlangsung hampir empat tahun, tetapi hingga kini belum ada kepastian perbaikan.
Kondisi tersebut bukan persoalan sepele. Pagar yang sewaktu-waktu berpotensi roboh dapat mengancam keselamatan peserta didik, tenaga pendidik, hingga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan sekolah.
Ironisnya, pada 2025 sejumlah pembangunan justru dilaksanakan di lingkungan sekolah tersebut. Di antaranya pembangunan tiga ruang kelas baru, rehabilitasi berat musala, serta pembangunan jalan di depan gapura atau akses masuk sekolah.
Namun, pembangunan fasilitas tersebut menyisakan pertanyaan besar: mengapa pagar sekolah yang kondisinya membahayakan justru belum mendapatkan penanganan serius?

Kepala Sekolah Hanya Ajukan Proposal P2SP
Kepala SDN 221/IV Kota Jambi, Valentina Triscova, M.Pd., saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa dirinya hanya sebatas mengajukan proposal untuk pembangunan tiga ruang kelas baru dan rehabilitasi berat musala.
Ia mengaku tidak mengetahui secara langsung kepanitiaan P2SP maupun proses teknis pelaksanaan pembangunan tersebut.
Sementara itu, terkait pembangunan jalan di depan gapura sekolah, Valentina menyatakan tidak mengetahui proses maupun pelaksana kegiatan tersebut.
Informasi mengenai keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam pembangunan jalan tersebut perlu diperjelas melalui keterangan resmi instansi terkait.
Publik berhak mengetahui siapa pelaksana kegiatan, berapa nilai anggaran, dari mana sumber pembiayaannya, serta bagaimana pengawasan pekerjaan dilakukan.

Dana Bos Rp 404,1 Juta Per Tahun, Keterbukaan Dipertanyakan
Di luar anggaran pembangunan P2SP dan pekerjaan PUPR, SDN 221/IV juga disebut menerima Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) sebesar Rp404.100.000 per tahun pada 2025 dan 2026.
Ketika ditanya mengenai jumlah siswa serta rincian keseluruhan pengelolaan anggaran tersebut, kepala sekolah mengaku tidak mengetahui secara detail karena menjadi bagian tugas bendahara.
Saat ditanya mengenai kemungkinan penggunaan Dana BOS untuk pembangunan pagar, Valentina menyampaikan bahwa dana tersebut tidak dapat digunakan untuk membangun pagar sekolah. Pihaknya berharap pemerintah memberikan bantuan melalui anggaran terkait.
Keterangan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan meminta penjelasan mengenai perencanaan dan realisasi Dana BOS kepada pihak pengelola serta Dinas Pendidikan. Transparansi penggunaan anggaran pendidikan merupakan hak publik untuk mengetahui, bukan sekadar urusan internal sekolah.
Sudah Berulang Kali Surati Dinas, Tapi Mana Tindakan Nyatanya?
Valentina mengaku telah beberapa kali mengirimkan surat kepada dinas terkait untuk menyampaikan kondisi pagar sekolah yang membahayakan tersebut. Namun, menurut keterangannya, belum ada kepastian penanganan.
“Jangan hanya sekadar survei saja. Untuk persoalan pagar ini, kami berharap ada kerja nyata,” demikian harapan yang disampaikan kepala sekolah.
Pernyataan tersebut menjadi tamparan bagi instansi terkait apabila laporan kerusakan memang telah berulang kali diterima, tetapi belum diikuti langkah penyelesaian yang jelas.
Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah pagar benar-benar roboh dan menimbulkan korban. Keselamatan siswa semestinya menjadi prioritas utama dalam pengelolaan fasilitas pendidikan.

Dinas Pendidikan dan PUPR Jangan Tutup Mata
berkabar.net meminta Dinas Pendidikan Kota Jambi segera memberikan penjelasan mengenai laporan kerusakan pagar, termasuk alasan belum adanya kepastian perbaikan dan rencana penganggarannya.
Dinas PUPR juga perlu menjelaskan pekerjaan pembangunan jalan di depan gapura sekolah, termasuk sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana, serta pengawasannya.
Sementara itu, pelaksanaan pembangunan tiga ruang kelas baru dan rehabilitasi berat musala melalui P2SP perlu dibuka secara transparan sesuai dokumen kegiatan.
Persoalan ini bukan untuk mencari kesalahan tanpa bukti, melainkan memastikan setiap anggaran pembangunan fasilitas pendidikan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai gedung baru berdiri, jalan dibangun, tetapi pagar yang melindungi lingkungan sekolah justru dibiarkan nyaris roboh selama bertahun-tahun.
Keselamatan siswa bukan menunggu giliran anggaran. Pemerintah harus memberikan kepastian dan tindakan nyata. (addya)
