Masyarakat Desak BPK dan Inspektorat Turun Tangan
Kota Jambi (berkabar.net) – Dua proyek pembangunan bangunan perkuatan tebing sungai yang dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun 2026 kini menjadi sorotan serius di kalangan masyarakat. Sejak tahap awal pengerjaan, kedua proyek tersebut diduga ditemukan sejumlah kekeliruan pada aspek konstruksi, sehingga dikhawatirkan struktur bangunan yang dihasilkan tidak kokoh dan gagal menjalankan fungsinya saat musim hujan deras tiba.
Proyek pertama berlokasi di Kenali Besar, Lorong Beradat, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dengan nomor kontrak 06/SP/SDA/DPUTR/APBD/2026, bernilai Rp 989.252.582, dengan waktu pelaksanaan 150 hari kerja. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV. Macan Chandra Mandiri, sedangkan pengawasan dipercayakan kepada CV. Dakarajasa Konsultan.
Sementara proyek kedua berada di RT.17 Kelurahan Pematang Sulur, dengan nomor kontrak 23/SPK/PL‑SDA/DPUTR/APBD/2026, nilai kontrak Rp 359.800.000, waktu pelaksanaan 120 hari kerja, dikerjakan oleh CV. Graha Kencana, dan pengawasannya juga dipercayakan kepada CV. Dakarajasa Konsultan.

Dari hasil pemantauan langsung di lapangan, sejumlah elemen masyarakat menilai bahwa konstruksi yang dibangun pada kedua proyek tersebut memiliki sejumlah kejanggalan sejak awal pengerjaan. Struktur dinding penahan tebing yang seharusnya dibangun kuat menahan tekanan tanah dan hantaman arus air sungai, dikhawatirkan tidak memenuhi standar teknis yang seharusnya diterapkan. Jika dibiarkan, bangunan ini dikhawatirkan akan cepat rusak, retak, bahkan longsor ketika hujan deras melanda wilayah Kota Jambi.
Menyikapi dugaan persoalan pada kedua proyek ini, Lembaga Kepedulian Masyarakat Indonesia (LKPMI) mengambil langkah formal dengan melayangkan surat resmi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Jambi, sebanyak dua kali. Surat pertama dikirimkan pada tanggal 29 Oktober 2026, dan surat susulan sebagai pengingat dikirim kembali pada tanggal 10 November 2026.
Namun hingga hari ini, Senin (16/11/2026), belum ada tanggapan resmi maupun jawaban dari pihak DPUTR Kota Jambi atas dua surat yang telah disampaikan oleh LKPMI. Sikap bungkam ini pun menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Masyarakat menilai, instansi yang menerima surat seharusnya memberikan respon, minimal konfirmasi penerimaan dan jadwal verifikasi lapangan.

LKPMI bersama elemen masyarakat Kota Jambi kemudian secara tegas mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Inspektorat Kota Jambi untuk segera menindaklanjuti dugaan persoalan pada kedua proyek ini. Pemeriksaan menyeluruh dibutuhkan, mulai dari dokumen kontrak, spesifikasi teknis pekerjaan, proses pengawasan, hingga kualitas hasil pembangunan di lapangan.
Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh, karena dana yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek ini adalah uang rakyat. Rakyat tidak ingin melihat dana APBD dihabiskan untuk pembangunan yang hasilnya asal jadi, cepat rusak, dan justru tidak memberikan manfaat nyata bagi keselamatan warga.
Masyarakat juga berharap, jika terbukti memang terdapat kelalaian dan kesalahan dalam pelaksanaan proyek, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Jangan sampai, masyarakat Kota Jambi hanya menerima hasil pembangunan yang tidak layak, sementara pihak yang lalai tidak mendapatkan konsekuensi apa pun. (addya)
