Medan (berkabar.net) – Pertumbuhan ekonomi Jambi terus dikebut Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., lewat penandatanganan kesepakatan bersama dan berita acara pembentukan forum Sumatera 10. Penandatanganan dilakukan di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera tahun 2026 diselenggarakan di Hotel JW Marriott, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/9/2026).
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian. Tampak juga Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Tommy Andana. Mendagri Tito Karnavian menyampaikan Rakor Pemerintahan se-Sumatera menjadi platform penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini esensial dalam menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan di seluruh wilayah Sumatera.
Mendagri menegaskan bahwa Rakor Pemerintahan se-Sumatera ini berfokus pada dua isu utama. Pembahasan meliputi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terkini yang menjadi perhatian nasional.
Sementara itu, Kadis Kominfo Provinsi Jambi, Ariansyah menjelaskan bahwa rakor dihadiri seluruh gubernur dari 10 provinsi di Pulau Sumatera. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung.
Langkah strategis ini, tambah Ariansyah, dirancang untuk menyelaraskan arah kebijakan demi kesejahteraan kawasan sub-regional Pulau Sumatera. “Poin utama Nota Kesepahaman (MoU) yang disepakati oleh 10 Gubernur se-Sumatera dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tahun 2026 berfokus pada sinkronisasi rencana pembangunan antar daerah dengan kebijakan nasional,” ujar Ariansyah.
Berikut adalah 4 poin utama kesepakatan dalam MoU tersebut:
1. Urusan Logistik dan Konektivitas Antar Wilayah
Menyelaraskan arus logistik, penguatan jalur rantai pasok, dan konektivitas infrastruktur transportasi antar provinsi di Sumatera untuk memperlancar mobilitas barang dan menekan biaya operasional.
2. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan
Menyatukan komitmen dalam transisi energi, hilirisasi komoditas unggulan secara ramah lingkungan, serta investasi hijau guna memastikan pertumbuhan ekonomi tidak merusak ekosistem alam Pulau Sumatera.
3. Digitalisasi Data Pembangunan
Mendorong integrasi dan pertukaran data antar pemerintah provinsi di Sumatera untuk mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data (data-driven) secara akurat dan transparan.
4. Sinergitas Investasi Regional dan Perdagangan Internasional
Menjadikan kerja sama regional ini sebagai jembatan untuk membawa potensi lokal Sumatera masuk ke pasar sub-regional yang lebih luas. (rln, dzm)
